"Mengkritisi Keadilan Distribusi Tanah di Indonesia".

"Mengkritisi Keadilan Distribusi Tanah di Indonesia".



Foto : Ketua Umum MASPERA


Oleh ; Ketua Umum Masyarakat Peduli Agraria ( MASPERA) dan Presiden Direktur Iqtishad Consulting  Indonesia, Associate Professor Agustianto


Salah satu problematika pertanahan yang sangat penting  di Indonesia adalah ketimpangan dan ketidakadilan distribusi tanah. Akumulasi kekayaan dan penguasaan tanah  di tangan segelintir konglomerat menjadi fakta yang tak terbantahkan. 

Dalam dokumen *Menuju Indonesia yang Lebih Setara: Laporan Ketimpangan Indonesia*
 (INFID-OXFAM 2007) dinyatakan bahwa kekayaan empat orang Indonesia setara dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Salah satu pintu besar   masuknya aset ke personil  super kaya (para konglomerat) adalah melalui korporasi. 


 Segelintir pengusaha raksasa tersebut  mengapitalisasi aset-aset masyarakat dan Negara dengan  menggunakan mekanisme legalitas tanah. Tidak sedikit di antaranya dilakukan dengan perampasan tanah secara tidak sah dan melawan hukum yang dibarengi dengan praktik korupsi ( suap-menyuap) dengan para  penegak hukum.

Syariah sangat mengecam  ketidak adilan distribusi  yang berlaku dalam sektor agraria ini.

Dalam Alquran surah Hasyar  ayat 7 disebutkan

 كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 

_Supaya harta itu tidak  beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kamu_ .

Dalam  20 tahun terakhir proses terkonsentrasinya kekayaan di Indonesia terus meningkat dari sektor ekstraksi sumber daya alam seperti sawit, pertambangan batubara, emas,  maupun mineral lain, serta dari bidang teknologi informasi dan keuangan.

Tanah-tanah milik Negara, tanah milik masyarakat adat dan milik masyarakat   umum semakin berkurang karena beralih menjadi milik perusahaan besar dan konglomerat secara individual, tanah  dimonopoli secara tidak adil,  Negara disubordinasi dengan kekuatan modal besar secara tidak bermoral (suap dan risywah), sehingga negara   kehilangan kuasanya atas tanah untuk kepentingan keadilan sosial akibatnya  tanah semata digunakan untuk kepentingan kekayaan segelintir orang, yang dominan asing pula.;

Menurut Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), _Saat ini  Indeks ketimpangan penguasaan tanah sudah mencapai puncak ketimpangan yang tinggi yang  tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah agraria di Indonesia_

Menurut data terbaru KPA tersebut , *sebanyak 68 % tanah di Indonesia telah dikuasai oleh 1% kelompok minoritas pengusaha dan  korporasi skala besar, terutama para konglomerat*. Sisanya diperebutkan oleh 99 persen masyarakat.

Data tersebut sesuai dengan data BPS,  dimana 1 % pengusaha besar telah menguasai 68 persen tanah di Indonesia.

Pada sektor perkebunan sawit, 25 grup perusahaan raksasa, mendominasi penguasaan 16,3 juta hektar tanah.

500 Perusahaan besar menguasai hutan seluas 30,7 juta hektar.

Di sektor tambang konglomerat menguasai  sebanyak 37 juta hektar.

Sedangkan 15,8 juta rumah tangga petani hanya menguasai tanah seluas kurang dari 0,5 hektar.

Indeks ketimpangan penguasaan lahan ini merupakan yang terburuk  sejak Undang Undang Pokok Agraria  (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960 disahkan.

 .Perlu _political will_ yang kuat dari pemerintah untuk melakukan redistribusi tanah secara adil dan  terprogram serta  berkesinambungan.

Kejahatan mafia tanah yg dilakukan oleh  pengusaha besar berupa perampasan tanah rakyat, tanah negara atau tanah adat harus segera ditindak secara hukum agar tujuan program keadilan distribusi tanah dapat terwujud.

Penerapan keadilan distribusi tanah adalah bagian penting dari sila Pancasila, yaitu keadilan sosial, karena itu negara harus hadir utk mewujudkannya.

*Penulis adalah Sekjen Pertama Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia (IAEI), Ketua IAEI 2 Periode, Wakil Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah  Dua periode dan Dosen Pascasarjana Ekonomi Syariah di 5:Kampus VII ternama di Jakarta*.(drw)

Posting Komentar

0 Komentar